Schools forbidden from seeking fees

Khairul Saleh , The Jakarta Post , Palembang | Wed, 07/01/2009 12:14 PM | The Archipelago

South Sumatra Governor Alex Noerdin issued a stern warning Tuesday to schools to not demand school admission fees under any circumstances, once the free education program comes into effect in the coming school year.

"We will meet out punitive and administrative sanctions on schools that breach the rule, particularly those demanding fees from new students for no clear reasons," Alex said. "Schools will only be allowed to charge fees that are effectively contributions, but should discuss the matter with parents and get their prior consent."

He added thorough understanding and full support from all regencies and municipalities were essential to facilitating and implementing the free education program.

To educate the public on the free education concept, the governor's office will conduct routine evaluations of the implementation of the program, as well as of the free healthcare program, in 15 regencies and municipalities in South Sumatra.

Alex said lack of understanding on the part of the public, as well as by regency and municipal administrations over the free education program could raise differing perceptions and interpretations.

The program is not intended to lower the education standard, as critics have claimed, but to further improve education quality through continuous supervision, according to the governor, with program implementers required to stick to the existing guidelines.

Armansyah, 35, a resident of Sukabangun district in the provincial capital Palembang, expressed doubt that the program could be implemented effectively, adding the junior high school where he planned to enroll his child would still demand an enrollment fee.

"The amount is still unclear, but a number of parents have raised the issue that they were charged these fees," said Armansyah, a trader at a traditional market in the city.

"We're afraid the program will not run effectively, due to these demands for payment."

Maryati, a resident of Demang Lebar Daun, also in Palembang, concurred, saying her two children had registered at a senior high school the previous week, and several parents had also complained about the existing enrollment fees. "The fees are still there, though it's not ethical to mention the amount," she said.

The provincial administration has set allocated Rp 188 billion (US$1.8 million) to be spent on 1,680,165 students in private and state schools, from the elementary to senior high levels, in the province's 15 regencies and municipalities.

Only national standard (SSN) and international standard preparatory (RSBI) schools are allowed to ask for school fees and payments for other expenses.

The monthly financial aid per student will be Rp 10,000 for a elementary school students, Rp 15,000 for a junior high school student, Rp 80,000 for a senior high school student, and Rp 90,000 for a vocational school student.

The South Sumatra administration has issued a bylaw earlier this year on the implementation and service of the free education program, and applied it across South Sumatra.

Irregularities Found in BOS (School Operational Assistance) Funding

Dana BOS Bermasalah
Rabu, 22 April 2009 | 03:50 WIB

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kepada DPR soal dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan lainnya senilai Rp 1,56 triliun yang dinilai bermasalah. Salah satu yang dipermasalahkan adalah 2.592 sekolah penerima tidak melaporkan dana itu.

Bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pendidikan lainnya (DPL) yang diterima 2.592 sekolah itu tahun 2008 sebesar Rp 624,192 miliar, tetapi tidak dilaporkan sekolah sebagai bagian dari penerimaan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

”Hal itu mengakibatkan akuntabilitas penerimaan sekolah atas berbagai sumber pembiayaan tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan,” ujar Ketua BPK Anwar Nasution seusai Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2008 di Jakarta, Selasa (21/4).

BPK menemukan dana BOS digunakan untuk membeli buku di luar jenis buku dalam petunjuk teknis senilai Rp 1,219 miliar. Akibatnya, sebagian buku tidak bisa dimanfaatkan. Pada saat yang sama, BPK juga menemukan ada sisa dana BOS dan pendapatan jasa giro senilai Rp 23,393 miliar yang tidak disetor kembali ke kas negara. Dana BOS juga digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis senilai Rp 28,4 miliar.

Temuan di daerah menunjukkan ada 47 sekolah dasar (SD) dan 123 sekolah menengah pertama (SMP) di 15 kabupaten atau kota yang belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. ”Ini mengakibatkan tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu menjadi tidak sepenuhnya tercapai,” kata Anwar.

Terlambat disalurkan

BPK juga melaporkan, penyaluran BOS di 32 provinsi mengalami keterlambatan sehingga dana operasional sekolah tidak tersedia tepat waktu. Akibatnya, beberapa sekolah terpaksa meminjam uang dari pihak lain untuk keperluan operasional sekolah sehingga memengaruhi proses belajar-mengajar.

Adapun di sisi DPL, BPK menemukan bahwa aset tetap di sekolah yang berasal dari sumber dana bantuan pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 744,8 miliar tidak jelas status kepemilikan dan pengurusannya. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa menganggarkan biaya pemeliharaan atas aset yang dikuasainya karena belum menjadi aset milik pemerintah daerah. Risikonya adalah bisa terjadi penyalahgunaan aset, seperti hilang atau dikuasai pihak lain.

Temuan menonjol lainnya yang dilaporkan terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. BPK melaporkan ada pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai DAK tidak dilakukan secara swakelola dan malah diarahkan kepada rekanan tertentu senilai Rp 96,718 miliar. Selain itu, ada penitipan uang pajak DAK Rp 1,635 miliar tidak disetor ke kas negara dan digunakan untuk keperluan lain.

”BPK menyimpulkan bahwa secara umum pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS dan DPL telah memadai, tetapi masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah khususnya terkait desain pengendalian dan pelaksanaannya,” kata Anwar. (OIN)